| Kamis, 23 Desember 2010 16:44 |
Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi diminta agar segera menyelesaikan pengusutan kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Berau Kalimantan Timur, Makmur HAPK lantaran diduga melakukan korupsi dalam penggunaan APBD Kabupaten Berau tahun 2006, 2007 dan 2008.
Dari hasil laporan Lembaga Penegak Demokrasi dan Keadilan Masyarakat Kaltim, diduga Bupati telah menggelapkan keuangan negara sebesar lebih dari Rp500 miliar.
Tokoh masyarakat adat, Sharudin mengatakan, laporan yang sudah dimasukan sejak februari 2010 silam, hingga kini belum ada kejelasan.
"Sudah pernah di laporkan ke KPK pada Februari 2010 dan sampai sekarang belum direspon, sehingga saya perlu klarifikasi ada apa dibalik ini, sebagai putra Berau saya perlu turun tangan ke KPK," ujar dia, seusai bertemu bagian pengaduan masyarakat KPK, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (21/12).
Menurutnya, laporan tersebut hingga kini masih ditelaah KPK, meski diklaimnya laporan tersebut telah lengkap. "Buktinya sudah jelas dan cukup lengkap, ada rincian sampai bukti perjalanan dinas, sudah ada. Saya curiga ada orang kuat yang mengintervensi KPK untuk mengusut kasus ini," kata dia.
Sebelumnya, Lembaga Penegak Demokrasi dan Keadilan Masyarakat Kaltim melaporkan dugaan penyimpangan anggaran APBD Kabupaten Berau Propinsi Kalimantan Timur tahun anggaran 2006, 2007 dan 2008 yang diduga melibatkan Bupati Berau dan DPRD Berau.
Dugaan korupsi yang dilaporkan itu antara lain, terkait, pekerjaan pemeliharaan kendaraan bermotor pada dinas tata kota, kebersihan dan pertamanan sebesar Rp480,5 juta, pertanggungjawabkan penggunaan dana alokasi khusus pada 33 sekolah dasar sebesar Rp7,26 miliar, dugaan mark up rumah wakil bupati, rehabilitasi rumah dinas Bupati sebesar Rp2 miliar, penunjukkan langsung untuk proyek pembangunan air bersih sebesar Rp138,862 miliar, dan lainnya.
(new)
Dari hasil laporan Lembaga Penegak Demokrasi dan Keadilan Masyarakat Kaltim, diduga Bupati telah menggelapkan keuangan negara sebesar lebih dari Rp500 miliar.
Tokoh masyarakat adat, Sharudin mengatakan, laporan yang sudah dimasukan sejak februari 2010 silam, hingga kini belum ada kejelasan.
"Sudah pernah di laporkan ke KPK pada Februari 2010 dan sampai sekarang belum direspon, sehingga saya perlu klarifikasi ada apa dibalik ini, sebagai putra Berau saya perlu turun tangan ke KPK," ujar dia, seusai bertemu bagian pengaduan masyarakat KPK, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (21/12).
Menurutnya, laporan tersebut hingga kini masih ditelaah KPK, meski diklaimnya laporan tersebut telah lengkap. "Buktinya sudah jelas dan cukup lengkap, ada rincian sampai bukti perjalanan dinas, sudah ada. Saya curiga ada orang kuat yang mengintervensi KPK untuk mengusut kasus ini," kata dia.
Sebelumnya, Lembaga Penegak Demokrasi dan Keadilan Masyarakat Kaltim melaporkan dugaan penyimpangan anggaran APBD Kabupaten Berau Propinsi Kalimantan Timur tahun anggaran 2006, 2007 dan 2008 yang diduga melibatkan Bupati Berau dan DPRD Berau.
Dugaan korupsi yang dilaporkan itu antara lain, terkait, pekerjaan pemeliharaan kendaraan bermotor pada dinas tata kota, kebersihan dan pertamanan sebesar Rp480,5 juta, pertanggungjawabkan penggunaan dana alokasi khusus pada 33 sekolah dasar sebesar Rp7,26 miliar, dugaan mark up rumah wakil bupati, rehabilitasi rumah dinas Bupati sebesar Rp2 miliar, penunjukkan langsung untuk proyek pembangunan air bersih sebesar Rp138,862 miliar, dan lainnya.
(new)
Free Template Blogger collection template Hot Deals BERITA_wongANteng SEO theproperty-developer
0 komentar:
Posting Komentar